rekamjejakdigital.web.id, Sabtu (31/10/2026) | PEKANBARU – Ketua Dewan Pengurus Daerah (DPD) Tingkat I Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Riau sekaligus Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Gabungan Relawan Rakyat Prabowo-Gibran, Larshen Yunus, melalui Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Provinsi Riau, Piter Tanjung, menyampaikan Apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap kinerja, dedikasi, serta sejumlah capaian pembangunan yang dilaksanakan Pemerintah Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Ir. H. S.F. Hariyanto, M.T., IPU., ASEAN Eng., selaku Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau.
Apresiasi tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian organisasi kepemudaan dan elemen relawan masyarakat terhadap perkembangan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Riau.
Menurut Aktivis Fenomenal dan Pengacara Rakyat Miskin Indonesia, Larshen Yunus melalui Piter Tanjung, Pengalaman panjang SF Hariyanto dalam birokrasi Pemerintahan, khususnya di Lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau, menjadi salah satu aspek penting dalam menjalankan roda pemerintahan, menjaga kesinambungan pembangunan, serta menghadapi berbagai tantangan daerah.
"Kami melihat ada sejumlah capaian dan perkembangan pembangunan yang patut mendapatkan perhatian masyarakat. Kepemimpinan daerah membutuhkan pengalaman, ketegasan dalam menjalankan administrasi pemerintahan serta kemampuan membangun koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan. Karena itu, berbagai capaian Pemerintah Provinsi Riau perlu dilihat secara objektif berdasarkan data dan hasil kerja yang dapat dipertanggungjawabkan," demikian pokok pernyataan Larshen Yunus melalui Piter Tanjung.
PENGALAMAN BIROKRASI MENJADI MODAL PENTING MEMIMPIN RIAU
SF Hariyanto merupakan salah satu Figur Birokrat yang telah lama berkiprah dalam pemerintahan. Sebelum menjalankan tugas sebagai kepala daerah, dirinya pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau.
Pengalaman tersebut memberikan pemahaman terhadap mekanisme pemerintahan, pengelolaan administrasi, koordinasi organisasi perangkat daerah (OPD) serta pelaksanaan kebijakan pembangunan.
Dalam perjalanan Pemerintahan Daerah, SF Hariyanto pernah menjalankan tugas sebagai Plh Gubernur Riau dan Pj Gubernur Riau pada 2024, sebelum kembali menjalankan tugas sebagai Plt Gubernur Riau dalam periode pemerintahan 2025–2030.
Bagi Aktivis Anti Korupsi dan Pengacara Rakyat Miskin Indonesia Larshen Yunus, kesinambungan pemerintahan merupakan hal penting agar program pembangunan tidak terhenti hanya karena adanya perubahan kepemimpinan maupun tantangan administrasi pemerintahan.
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN JALAN MENJADI PERHATIAN
Salah satu bidang yang menjadi perhatian dalam perjalanan pemerintahan SF Hariyanto adalah Pembangunan infrastruktur, khususnya perbaikan dan pemeliharaan jalan.
Pada 24 Juni 2024, Wakil Ketua DPRD Provinsi Riau Hardianto pernah menyampaikan apresiasi terhadap perbaikan sejumlah ruas jalan selama SF Hariyanto menjabat sebagai Pj Gubernur Riau.
Selain penanganan jalan, rencana pembangunan jembatan di Kabupaten Bengkalis juga menjadi salah satu agenda strategis yang memperoleh perhatian pemerintah daerah.
Memasuki Oktober 2026, SF Hariyanto juga menegaskan bahwa pemeliharaan dan penjagaan kondisi fungsional jalan tetap menjadi salah satu prioritas dalam pelaksanaan APBD Perubahan 2026.
Larshen Yunus melalui Piter Tanjung berpandangan bahwa pembangunan infrastruktur harus terus diperkuat karena memiliki hubungan langsung dengan aktivitas ekonomi, konektivitas antardaerah, kelancaran distribusi hasil perkebunan dan pertanian, serta kesejahteraan masyarakat.
PERTUMBUHAN EKONOMI RIAU MENCAPAI 4,79 PERSEN
Dalam Aspek Perekonomian, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melaporkan bahwa pertumbuhan ekonomi pada tahun 2025 mencapai 4,79 persen.
Angka tersebut melampaui target awal RPJMD 2025 yang berada pada kisaran 3,9 hingga 4,23 persen.
Kontribusi ekonomi Riau terhadap perekonomian nasional juga tercatat mencapai 5,08 persen.
Capaian ini menunjukkan posisi strategis Provinsi Riau sebagai salah satu daerah dengan kontribusi penting terhadap perekonomian nasional, khususnya melalui sektor perkebunan, pertanian, industri pengolahan, perdagangan, dan berbagai aktivitas ekonomi lainnya.
Meski demikian, Pemerintah Daerah juga mengakui bahwa ketergantungan pada sektor primer dan ekspor komoditas masih menjadi tantangan. Karena itu, hilirisasi industri, peningkatan investasi, dan penciptaan nilai tambah perlu terus diperkuat.
Menurut Ketua Larshen Yunus, pertumbuhan ekonomi harus diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi masyarakat, termasuk peningkatan kesempatan kerja, penguatan UMKM, dan pemerataan kesejahteraan hingga ke kabupaten dan kota.
INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KUALITAS LINGKUNGAN MENUNJUKKAN PERKEMBANGAN
Tidak hanya pertumbuhan ekonomi, indikator pembangunan manusia juga menjadi bagian penting dalam Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah.
Berdasarkan Laporan capaian Pemerintah Provinsi Riau pada Februari 2026, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Riau pada 2025 mencapai 76,31 atau meningkat 0,64 poin dan melampaui target RPJMD tahun tersebut.
Dibidang Lingkungan Hidup, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Riau mencapai 74,82, lebih tinggi daripada target yang ditetapkan sebesar 71,85.
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau juga melaporkan adanya penurunan luas lahan terbakar serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan.
Capaian tersebut menjadi bagian penting dari pembangunan berkelanjutan, mengingat Riau memiliki kawasan perkebunan, hutan, dan ekosistem gambut yang memerlukan perhatian serius.
Larshen Yunus melalui Piter Tanjung berharap komitmen terhadap pembangunan ekonomi dapat berjalan seimbang dengan perlindungan lingkungan hidup.
PENANGANAN STUNTING DAN KESEHATAN MASYARAKAT
Dalam sektor kesehatan, salah satu catatan pembangunan yang pernah diumumkan Pemerintah Provinsi Riau adalah penurunan prevalensi stunting.
Berdasarkan data yang diumumkan pada Maret 2024, prevalensi stunting Riau pada 2023 mencapai 13,6 persen, turun dibandingkan 17 persen pada 2022.
Angka tersebut berada di bawah target 14 persen yang ditetapkan pemerintah pusat pada saat itu.
Perkembangan terbaru juga terlihat dalam pelaksanaan program imunisasi anak.
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI per 19 Oktober 2026 yang disampaikan Pemerintah Provinsi Riau, Riau menempati posisi tertinggi nasional dalam persentase cakupan imunisasi kejar untuk kelompok bayi dan anak usia bawah dua tahun.
Untuk kelompok bayi di bawah 12 bulan, cakupannya tercatat sebesar 15 persen, sedangkan kelompok anak usia 12–24 bulan mencapai 7 persen.
Capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama tenaga kesehatan, kader posyandu, pemerintah kabupaten/kota, serta jajaran Dinas Kesehatan.
Ketua Larshen Yunus menilai perhatian terhadap kesehatan masyarakat merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan daerah karena kualitas generasi muda sangat ditentukan oleh akses kesehatan dan pemenuhan kebutuhan dasar sejak usia dini.
SF HARIYANTO RAIH PENGAKUAN PROFESIONAL IPU DAN ASEAN ENGINEER
Salah satu pencapaian yang mendapatkan perhatian khusus adalah pengakuan profesional di bidang keinsinyuran yang diraih SF Hariyanto.
Pada 14 Agustus 2026, SF Hariyanto memperoleh predikat Insinyur Profesional Utama (IPU) dari Persatuan Insinyur Indonesia (PII).
Selanjutnya, pada 20 Oktober 2026, dalam rangkaian Conference of the ASEAN Federation of Engineering Organisations (CAFEO) ke-44 di Bandung, Jawa Barat, dirinya memperoleh pengakuan profesional regional sebagai ASEAN Engineer (ASEAN Eng).
Pengakuan tersebut diberikan melalui ASEAN Engineering Register (AER) di bawah naungan ASEAN Federation of Engineering Organisations (AFEO).
Predikat ASEAN Engineer merupakan pengakuan atas kualifikasi pendidikan, pengalaman profesional, kompetensi, pengembangan keprofesian berkelanjutan, serta kepatuhan terhadap etika keinsinyuran.
Dengan capaian tersebut, SF Hariyanto tercatat sebagai gubernur pertama di Indonesia yang memperoleh pengakuan profesional ASEAN Engineer sebagaimana diberitakan Pemerintah Provinsi Riau.
Bagi Larshen Yunus, pencapaian ini bukan hanya menjadi kebanggaan pribadi bagi SF Hariyanto, melainkan juga dapat menjadi motivasi bagi para insinyur, tenaga teknis, dan generasi muda Riau untuk meningkatkan kualitas kompetensi serta profesionalisme.
Pengalaman teknis dan pengakuan profesional tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap perencanaan pembangunan infrastruktur yang berkualitas, memperhatikan keselamatan, dan memenuhi standar keinsinyuran.
APBD PERUBAHAN 2026 DAN KOMITMEN PENYELESAIAN TUNDA BAYAR
Dalam perkembangan tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Provinsi Riau juga telah memperoleh nomor registrasi dari Kementerian Dalam Negeri untuk penggunaan APBD Perubahan 2026.
Berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi Riau pada 27 Oktober 2026, realisasi APBD Perubahan saat itu dilaporkan mencapai 69 persen, dengan target realisasi hingga 90 persen pada akhir tahun anggaran.
SF Hariyanto juga menegaskan bahwa penyelesaian kewajiban tunda bayar menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah.
Hal ini merupakan aspek penting dalam menjaga keberlanjutan program pemerintahan, kepastian pembayaran kewajiban, serta kelancaran kegiatan pembangunan.
Larshen Yunus melalui Piter Tanjung berharap pengelolaan anggaran daerah terus dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan mengutamakan kebutuhan masyarakat.
KNPI DAN GABUNGAN RELAWAN RAKYAT PRABOWO-GIBRAN DUKUNG PEMBANGUNAN YANG BERKELANJUTAN
Lebih lanjut, Larshen Yunus menegaskan bahwa organisasi kepemudaan dan elemen relawan masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk ikut mengawal pembangunan daerah.
Dukungan terhadap program pemerintah harus tetap disertai fungsi kontrol sosial, pengawasan, dan penyampaian kritik konstruktif.
KNPI sebagai wadah berhimpunnya organisasi kepemudaan memiliki peran strategis dalam mendorong partisipasi generasi muda, sedangkan Gabungan Relawan Rakyat Prabowo-Gibran diharapkan turut memperkuat semangat kolaborasi masyarakat dalam mendukung pembangunan nasional dan daerah.
Melalui Piter Tanjung, Larshen Yunus berharap Pemerintah Provinsi Riau terus membuka ruang komunikasi dengan organisasi kepemudaan, mahasiswa, tokoh masyarakat, pelaku usaha, dan seluruh elemen masyarakat.
Menurutnya, pembangunan Riau tidak dapat hanya dibebankan kepada pemerintah, tetapi membutuhkan keterlibatan seluruh komponen masyarakat.
LARSHEN YUNUS: APRESIASI HARUS BERJALAN BERSAMA PENGAWASAN
Menutup pernyataannya, Larshen Yunus melalui Piter Tanjung menegaskan bahwa apresiasi terhadap kinerja SF Hariyanto merupakan bentuk penghargaan terhadap capaian pemerintahan yang dapat ditelusuri melalui data dan informasi publik.
Namun demikian, berbagai tantangan pembangunan tetap harus menjadi perhatian bersama, mulai dari pemerataan infrastruktur, penyelesaian kewajiban keuangan daerah, pengurangan kemiskinan, penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan kualitas pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
"Pada prinsipnya, kami berharap seluruh capaian yang sudah ada dapat dipertahankan dan ditingkatkan. Riau membutuhkan pembangunan yang berkelanjutan, pemerintahan yang terbuka, serta kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Pemuda jangan hanya menjadi penonton, tetapi harus ikut mengambil bagian dalam pembangunan," demikian pesan Larshen Yunus melalui Piter Tanjung.
Ketua DPD KNPI Provinsi Riau itu juga berharap, agar kepemimpinan SF Hariyanto dapat terus memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat luas, mengutamakan pelayanan publik, serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat.
Bagi KNPI Provinsi Riau dan DPP Gabungan Relawan Rakyat Prabowo-Gibran, pembangunan Riau merupakan tanggung jawab bersama. Apresiasi, kritik konstruktif, dan pengawasan masyarakat harus berjalan beriringan demi mewujudkan Provinsi Riau yang maju, bermartabat, berdaya saing dan sejahtera.
Editor: Gurgur Saut.
Social Header